TALIABU, MALUT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab), Maluku Utara, menilai Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Pultab, Kuraisia Marsaoly tidak transparan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
Pernyataan tersebut dikatakan Wakil Ketua DPRD, Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab), M. Taufik Koten, kepada awak media di Aula Sekretariat DPRD. Pasalnya, hingga kini Dinas Kesehatan (Dinkes) Pultab, belum juga membayar gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang bertugas baik di Rumah Sakit Umum Bobong hingga Puskesmas Pembantu (Pustu) yang ada di Pulau Taliabu.
Atas personal tersebut, dirinya menyatakan bakal membentuk panitia khusus (Pansus) untuk melakukan investigasi atas informasi yang saat ini telah dikantongi.
“DPRD akan mengambil langkah untuk melakukan pansus. Pasalnya, banyak informasi yang saat ini DPR kantongi khususnya Dinas Kesehatan tidak ada keterbukaan soal anggaran,” kata M. Taufik Koten, Rabu (7/4/2021) kemarin.
Menurut Taufik, hal ini diambil oleh DPRD Pultab sebab masih banyak gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) selama 8 bulan yakni sejak September 2020 hingga saat ini banyak yang belum menerima hak mereka.
“Sejak dari bulan September 2020 sampai bulan April 2021, sebagian besar PTT di Dinas Kesehatan yang bertugas di RSUD Bobong, PKM, Pustu, belum juga menerima gaji,” ucap Taufik.
Selain itu, Ridwan Soamole, selaku anggota Fraksi Pembaharuan DPRD Pulau Taliabu, saat mendengar personal tersebut membuat dirinya naik pitam dan menyatakan Kadis Kesehatan, Kuraisia Marsaoly S.Ag, jangan beretorika soal penggunaan anggaran Biaya Operasional Kesehatan (BOK) yang selama ini melekat di Dinas yang embannya.
“Anggaran Biaya Operasional Kesehatan (BOK) selama ini dimana?. Jangan beretorika, jangan beretorika bu, jangan beretorika,” tegas Ridwan sapaan akrab enong, menanggapi jawaban Kadis Kesehatan dalam rapat yang dihadiri oleh sejumlah OPD Pulau Taliabu. (Mursid Puko)
