KPK Panggil Eks Gubernur Jatim Pakde Karwo

Mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo | Foto: Ist.

JAJARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memeriksa Soekarwo selaku Gubernur Provinsi Jawa Timur periode 2014-2019 sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pengalokasian anggaran bantuan keuangan.
Kasus ini menjerat Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur (Jatim) periode 2017-2018 Budi Setiawan.

“Hari ini (8/11) pemeriksaan saksi TPK (tindak pidana korupsi) suap terkait pengalokasian anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur pada periode (2014-2018), untuk tersangka BS (Budi Setiawan),” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (8/11).

BACA JUGA:  Bareskrim Panggil Politikus Hanura Terkait Dugaan Rasisme Terhadap Natalius Pigai

Tak hanya sosok yang karib disapa Pakde Karwo itu, KPK juga meminta keterangan Sekda Provinsi Jawa Timur periode 2013-2018 Ahmad Sukardi sebagai saksi.

Ali mengatakan pemeriksaan ini dilakukan di Kantor KPK. Kendati demikian, belum dijelaskan lebih lanjut perihal materi pemeriksaan terhadap dua saksi tersebut.

Lembaga antirasuah sebelumnya menetapkan Budi Setiawan sebagai tersangka kasus dugaan suap ini.

BACA JUGA:  Pesawat Tempur F-16, Fly Pass Amankan Presidensi G20

Kasus ini adalah pengembangan dari perkara yang menjerat eks Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan perkara Tigor Prakasa.

Diketahui, Budi pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim tahun 2014-2016.

“KPK meningkatkan pada proses penyidikan dengan menetapkan tersangka BS (Budi Setiawan),” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Jumat (19/8).

BACA JUGA:  Polri Kirimkan Bantuan Tangani Gempa Sulbar

“Sebagai komitmen atas alokasi bantuan keuangan yang diberikan kepada Kabupaten Tulungagung, maka pada tahun 2017 dan tahun 2018 Syahri Mulyo melalui Sutrisno memberikan fee sebesar Rp6,75 miliar kepada tersangka BS,” jelas Karyoto.

Atas perbuatannya, Budi Setiawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (NT)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *