SK Honorer Haltim Cacat Hukum, Ada Nama ASN Hingga Honda Ganda

47737

HALTIM, MALUT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Halmahera Timur, Maluku Utara, menilai Surat Keputusan (SK) Bupati tentang tenaga honor daerah (Honda) yang diberikan baru-baru ini cacat hukum. Mengapa tidak, dalam SK tersebut termuat nama ASN.

Sekretaris Komisi I DPRD Haltim, Hasanuddin Ladjim mengatakan, setelah menerima SK Honda terbaru dan melakukan kroscek di lapangan, terdapat beberapa nama honda yang ganda. Tak hanya itu, ada pula nama ASN yang masuk dalam SK tersebut.

BACA JUGA:  Timbunan Jembatan ke RSUD Bobong Sia-Sia, Anggota Komisi III DPRD Taliabu Tutup Mulut

“SK Honda yang sudah di layangkan oleh beberapa instansi masih dinilai cacat hukum. Sebagaimana dalam hasil kroscek dilapangan masih banyak masalah karena dalam SK Honda ada nama yang ganda anehnya terdapat salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang termuat dalam SK Honda,” kata Sekertaris Komisi I, Selasa (21/9).

Hasanudin menambahkan “Komisi I kemarin telah melakukan rotsow hampir di semua kecamatan.  Kami temui dilapangan terdapat nama-nama yang ganda, satu orang ada di dua SK juga seorang ASN status Kepala Sekolah namanya juga ada didalam SK Honda,” ungkapnya.

BACA JUGA:  Bantu Bangun Rumah, Babinsa Tiom Dapat Apresiasi Dari Warga Binaan

Selain itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menegaskan, SK Honda yang diterbitkan itu banyak terdapat kekeliruan. Misalnya di Kecamatan Wasile Tengah Desa Silalayang ada satu ASN statusnya Kepala Sekolah yang namanya juga masuk dalam SK Honda SD Desa Pintatu Kecataman Wasile Selatan.

“Inikan tidak boleh. Jangankan ganda lima orang, satu orang ganda saja sudah cacat hukum, apalagi yang PNS juga masuk dalam SK Honda,” tegasnya.

BACA JUGA:  Cegah Covid – 19, Polsek Grobogan Hentikan Pesta Hajatan

Untuk menghindari penerimaan gaji dobel, Hasanuddin menyatkan pemda harus merevisi SK tersebut secara menyeluruh. Sebab selain merevisi nama-nama ganda, orang yang berkompeten.

“Seperti yang terjadi baru-baru ini, pada tenaga Guru yang diberhentikan berijazah S1 dan digantikan dengan berijazah SMA ini akan menambah kualitas pendidikan di Haltim makin lemah,” tuturnya.

BACA JUGA:  Batalyon Kesehatan TNI Bantu Pengobatan Korban Gempa Sulbar

“Hal yang sama juga pada tenaga kesehatan, ada yang sudah memiliki STR diberhentikan sementara yang baru ini banyak belum memiliki STR, dalam ketentuan Kemenkes itu tidak boleh,” tambah Hasanuddin.

Meski persoalan tersebut sudah disampaikan ke Bupati  Haltim Ubaid Yakub, namun kata dia, belum diketahui kapan pemda bakal melakukan evaluasi.

BACA JUGA:  Dansatgas TNI Manunggal Membangun Desa Sambangi Warga Kampung Kombay

“Entah akan dilakukan pada pembahasan ABPD tahun 2022 pada bulan November ataukah dalam waktu dekat. Apalagi sebelumnya Wakil Bupati sudah sampaikan bahwa akan direvisi tahun depan,” jelas Hasanuddin. (Riski)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here