SANANA, MALUT – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di 78 desa di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara dikatakan belum dikelola secara baik oleh pemerintah desa itu sendiri.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Sula, M. Saleh Marasabessy kepada awak media, Jumat (03/09/2021).
Wakil Bupati mengatakan selama ini pemerintah desa (Pemdes) belum maksimal dalam pengelolaan BUMDes disebabkan semua diserahkan sepenuhnya ke desa untuk menentukan BUMDes mau diarahkan kemana dan tidak dikontrol oleh pemerintah kabupaten dan pihak kecamatan.
“Karena sepenuhnya diserahkan ke desa untuk mengelola BUMDes tersebut, akhirnya BUMDes yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula juga tidak memberi dampak ekonomi yang baik kepada masyarakat kita,” terangnya.
Olehnya itu, Wakil Bupati ini berharap anggaran BUMDes dikucurkan setiap tahun itu dapat dikelolah dengan baik oleh pemerintah desa (Pemdes) agar bisa berdampak positif kepada masyarakat.
“Selama ini BUMDes yang ada di 78 Desa belum maksimal mengelola anggaran BUMDes tersebut sehingga masyarakat kita bisa merasakan apa yang di kelola oleh BUMDes,” jelasnya.
“Pemdes harus lebih giat lagi menyegarkan persoalan ini agar lebih baik lagi kedepannya,” tutupnya. (S-P)
